Sumber Foto: marketeers.com

BANDUNG | Saat ini di kota kota besar di Indonesia tengah diramaikan dengan adanya fenomena jalanan yang menjadi hijau. Namun mereka tidak diam seperti halnya pohon di pinggir jalan, tetapi melintas di jalan-jalan besar, khususnya di Kota Bandung.

Banyak dari pengendara sepeda motor yang memakai seragam berwarna hijau bertuliskan “Go-Jek” ini beberapa waktu lalu sempat membuat gempar warga Cibiru, Kota Bandung.

Go-Jek sendiri sudah mempunyai tempat tersendiri di hati para customer. Dengan identitas helm berwarna hijau, dapat dipastikan bahwa mereka adalah driver Go-Jek. Saat ini, fenomena Go-Jek hadir karena seringnya terjadi kemacetan di ruas jalan-jalan besar ibukota.

Hingga saat ini, driver Go-Jek di Kota Bandung sudah mencapai sekiranya 2000 driver, yang setiap harinya bisa mendapatkan penghasilan yang tidak menentu. Jika driver tersebut beruntung, maka penghasilan akan mencapai sekitar 250 ribu rupiah per hari.

Semakin hari penggemar Go-Jek semakin banyak, namun tidak adanya regulasi mengenai keselamatan penumpang, menjadikan penumpang Go-Jek harus berpikir ulang. Belum adanya regulasi mengenai Go-Jek ini tidak bisa menjadikan Go-Jek sebagai alat transportasi umum seperti angkot atau bus kota.

Menurut BSPH GMKI Bandung, menilik UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), sepeda motor tidak diakui sebagai “Kendaraan Bermotor Umum,” yang sesungguhnya fungsi transportasi publik.

Pasal 47 UU LLAJ hanya mengizinkan mobil penumpang, mobil bus, dan mobil barang yang dapat menjalankan fungsi transportasi publik.

Kendaraan yang digunakan untuk menjadi kendaraan umum, sebelumnya harus memenuhi uji kelayakan jalan bermotor berkala, dan mendaftarkan asuransinya. Namun, untuk Go-Jek hal itu tidak diberikan oleh pihak perusahaan. Karena pada dasarnya, driver gojek yang mendaftar hanya disebut sebagai mitra, tanp adanya status kepegawaian.

Kami tidak mendapatkan informasi dari kapolsek, dishub dan kantor cabang gojek. Karena pihak mereka menolak memberi keterangan.

Ketika kami menyambangi kantor gojek di jalan BKR Bandung, salah satu pegawai kantor gojek, Pak Alex, memberikan keterangan singkat mengenai perekrutan saja.

“Jadi kalau mau daftar gojek, pertamanya harus daftar kirim email dulu, nanti kalau ada balasan konfirmasi baru datang ke kantor gojek, baru nanti diseleksi dan di training. Kalau syaratnya harus membawa SIM, KTP STNK, dan KK. Pendidikan minimalnya SMP, dan motor milik pribadi. Asuransi ada, asal customer booking gojek dari aplikasinya agar terdaftar di system gojeknya,” pungkas Pak Alex.

Kami juga mendapatkan kabar terkait gojek sesuai yang dibutuhkan dari media sosial 'line'. Ditulis BSPH GMKI Bandung.

Go-Jek, Pandangan Yuridis

Kota-kota besar di Indonesia sudah semakin hijau. Bukan karena pohon atau semak yang tumbuh, tapi karena pengendara sepeda motor yang berseliweran menggunakan jaket dan helm berwarna hijau. Siapa lagi yang berhasil membuat fenomena ini kalau bukan Go-Jek?

Layanan transportasi berbasis aplikasi ini ditelurkan oleh Nadiem Makarim, sang Chief Executife Officer Go-Jekyang sedari dulu memang pengguna setia ojek. Pengalamannya menggunakan ojek tengah macetnya jalanan adalah inspirasinya daam mendirikan Go-Jek.

Hingga Oktober 2015, pengemudi Go-Jek di kawasan Jabodetabek saja sudah mencapai 200.000 orang. Entah berapa lagi jumlahnya jika ditambahkan di kota-kota seperti Bandung, Surabaya, Bali, dan kota lainnya.

Berhasilnya Go-Jek dalam membuat fenomena “penghijauan” kota-kota besar di Indonesia, akhirnya diganjar dengan Juara I dalam kompetisi bisnis Global Entrepreneurship Program Indonesia (GEPI) di Bali.

Namun, di tengah pertumbuhan Go-Jek yang grafiknya semakin menanjak ini, ada pertanyaan yang nampaknya belum secara lugas dijawab oleh pihak terkait, baik itu pembuat kebijakan maupun pihak Go-Jeksendiri. Apakah layanan ojek ini dapat disebut sebagai sarana transportasi umum layaknya Angkot, Bus Kota, Kopaja, atau MetroMini?

Menilik UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), sepeda motor tidak diakui sebagai “Kendaraan Bermotor Umum”, yang sesungguhnya merupakan prasyarat untuk menjalankan fungsi transportasi publik. Pasal 47 UU LLAJ hanya mengizinkan mobil penumpang, mobil bus, dan mobil barang yang dapat menjalankan fungsi transportasi publik.

Selain itu, kendaraan yang digunakan transportasi umum wajib mengurus izin operasi, uji kelayakan jalan bermotor berkala, dan asuransi. Tentunya, hal ini berbeda dengan Go-Jek, khususnya driver mereka, yang hanya membayar pajak tahunan sepeda motor saja.

Alasan lain yang menegasikan status Go-Jeksebagai transportasi umum adalah pernyataan dari Nadiem Makarim sendiri, yang menyatakan bahwa Go-Jek adalah perusahaan teknologi informasi, dan bukan perusahaan transportasi (lihat Majalah Tempo, Edisi 2 November 2015). Padahal, fungsi transportasi publik sendiri harus dijalankan oleh Perusahaan Angkutan Umum (Pasal 1 angka 21, UU LLAJ).

Selain keberadaan Go-Jek yang unregulated, ada masalah lain yang juga cukup menarik, yaitu hubungan antara pengemudi Go-Jekdengan perusahaan Go-Jek itu sendiri. Meski memakai atribut dan ornamen perusahaan, status dari pengemudi Go-Jek bukanlah karyawan dari perusahaan Go-Jek. Mereka justru berstatus sebagai “mitra”, yang didasarkan pada perjanjian individual, dan memiliki kedudukan setara.

Merujuk pada UU No. 13 Tahun 20013 tentang Ketenagakerjaan, pekerja dengan hubungan berdasarkan kemitraan tidak harus tunduk pada ketentuan waktu kerja, tidak tunduk pada ketentuan istirahat cuti, tidak tunduk berapa hari kerja dalam seminggu dan tidak tunduk sakit berupah. Dengan kata lain, pengemudi Go-Jekbukanlah pekerja/buruh, dan karenanya tidak memiliki hak-hak yang melekat pada pekerja yang mengalami PHK, seperti uang pesangon dan uang ganti rugi.

Dari analisis yuridis berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, dapat disimpulkan bahwa kehadiran Go-Jekbagaikan dua sisi mata uang. Keberadaannya memiliki plus dan minus masing-masing. Secara praktis, Go-Jekmemang sangat membantu dan memudahkan aktivitas masyarakat ke manapun mereka pergi.

Namun, dari aspek yuridis, hadirnya Go-Jekini tidak sesuai dengan hukum yang berlaku ssaat ini. Pilihannya sendiri adalah mengubah kerangka peraturan perundang-undangan yang ada, untuk mengakomodasi eksistensi ojek sebagai salah satu moda transportasi umum. Atau bisa juga memaksa Go-Jek menyesuaikan layanannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. [] 

Jurnalistik VC UIN Bandung 
Tiam Liputan:
Jingga Dhelia Munggaran, Maila Siti Nurmala, M. Ilham Hidayatuloh, M. Aziz, Mulyati, Muthi Afina Kusnadi, Mutia Putri Rizkia,Randi

Sumber Foto: Jawa Pos

BANDUNG | Persaingan antara Opang (Ojek Pangkalan) dengan Go-jek di Kota Bandung menjadi kontroversial di kalangan masyarakat saat ini. Di beberapa lokasi Opang, terpampang larangan Go-jek untuk melintasi kawasan tersebut. Selain persaingan konsumen antara dua kubu, diantara driver Go-jek sendiri pun terjadi perbedaan.

Menurut driver Go-jek, Rolin, keadaan sistem Go-jek saat ini tidak menguntungkan bagi para driver. Hal ini terlihat dari tarif normal yang ditetapkan perusahaan Go-jek Bandung. “Sekarang tarifnya jadi 3000 rupiah per kilo (kilo meter), belum lagi dipotong 20 persen,” ungkapnya.

Selain tarif, aplikasi untuk driver Go-jek juga tidak merata. Rolin mengakui ada perbedaan antara aplikasi versi 74 dan aplikasi terbaru versi 81. Perbedaan ini terlihat dari kecepatan menerima dan mengambil order. Padahal sebelumnya, aplikasi 74 dinyatakan diblokir. Namun, pada kenyataanya aplikasi tersebut masih digunakan beberapa driver. “Aplikasi untuk driver sudah beberapa kali di-update dan sekarang yang paling terbaru versi 81,” ujar Rolin.

Dugaan adanya penggunaan aplikasi yang menyalahi aturan ini diakui Yusef, salah seorang driver Go-jek.  “Aplikasi 74 itu beli ke orang dalem, makanya mereka bisa cepat dari kami,” jelas Yusef. Perbedaan aplikasi ini terlihat, saat order masuk ke smartphone driver seharusnya menunggu terlebih dahulu selama 6 detik kemudian order bisa diterima. Namun hal ini tidak berlaku untuk versi 74, order bisa langsung diterima tanpa menunggu.

Saat ini beberapa driver Go-jek melakukan resign (mengundurkan diri) dari perusahaan Go-jek Bandung. Terlihat pada Rabu (25/11) kemarin, puluhan driver mendatangi kantor Go-jek di jalan BKR, Kota Bandung, untuk melakukan resign. Hal ini timbul dari ketatnya persaingan dan ketidakjelasan sistem perusahaan Go-jek. Mulai dari tarif, aplikasi, hingga cicilan yang harus dibayar driver. “Cicilan nya nggak jelas pemotongannya,” jelas Rolin.

Ada beberapa cicilan yang harus dibayar oleh driver, diantaranya helm, jaket, dan handphone. Masing-masing barang dicicil dengan ketentuan yang diatur  pihak perusahaan. “Misal helm dan jaket dicicil 15.000 rupiah per-hari,” jelas Yusef, salah seorang driver Go-jek. sedangkan HP yang harus dicicil driver sebesar 9000-20.000 rupiah per-minggu.

“Potongan tetap jalan walaupun kami (driver) nggak narik. Jadi hasilnya ya mines,” tambah Rolin. Hal tersebut dibenarkan Yusef, ia menceritakan salah seorang driver harus membayar secara penuh uang cicilan serta mengembalikan semua fasilitas kepada perusahaan. “dia (driver) padahal baru dua bulan bekerja, yang lebih dipersulit lagi jaminan dia pake ijazah,” jelas Yusef.

Yusef juga menghawatirkan aplikasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bandung, Akod.  Kekhawatiran ini akan menjadi persaingan tambahan bagi driver Go-jek.  “Sebenarnya kami terpaksa nge-Go-jek, awalnya saya ngojek biasa di pangkalan, tapi karena persaingan saya jadi Go-jek,” pungkas Rolin. [] Calam Rahmat | Jurnalistik VA UIN Bandung